Pasuruan, BintangPatra.com – DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna I dan II dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menerima penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD 2027 dari Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan anggaran daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Syamsul Hidayat, memimpin jalannya Rapat Paripurna I. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD harus memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran sehingga harus disusun berdasarkan regulasi dan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Dalam pemaparan nota keuangan, Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan target pendapatan daerah 2027 sebesar Rp3.528.333.982.321. Sementara proyeksi belanja daerah mencapai Rp3.705.185.923.923.
Rusdi menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 menghadapi dinamika karena kepastian transfer ke daerah dari pemerintah pusat baru diterima pada September 2026, sedangkan proses perencanaan anggaran telah dimulai sejak awal tahun.
“Kepastian transfer ke daerah dari pemerintah pusat baru turun September 2026, sehingga nantinya harus ada penyesuaian perangkaan RAPBD 2027 pada waktu pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan,” ujar Rusdi.
Memasuki Rapat Paripurna II, perhatian DPRD tertuju pada sejumlah kebijakan anggaran, terutama rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Shonhaji Abd. Wahid, meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha.
PKB juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pengembangan UMKM, dan bantuan sosial agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Terkait rencana pinjaman daerah, Shonhaji mengingatkan agar pemerintah melakukan perhitungan kemampuan fiskal secara matang sebelum mengambil kebijakan pembiayaan.
“Perhatian khusus kami berikan terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar. Kami mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tersebut benar-benar didasarkan pada perhitungan kemampuan fiskal yang matang,” tegas Shonhaji.
Ia menambahkan, pengelolaan pinjaman harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban keuangan berkepanjangan bagi pemerintah daerah.
Pandangan kritis berikutnya disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Gaung Andaka Ranggi Purbangkara.
Golkar mendorong pemerintah daerah menggali sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi daerah. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak secara signifikan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi, tanpa harus melakukan kenaikan tarif pajak secara signifikan,” kata Gaung.
Fraksi Golkar juga meminta kajian kelayakan dan mitigasi risiko secara mendalam terhadap rencana pinjaman daerah.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Ho, hingga Pemandian Alam Banyu Biru.
Selain itu, Golkar memberikan perhatian terhadap alokasi belanja modal sektor pendidikan yang disebut hanya mencapai Rp5,1 miliar.
Menurut Gaung, alokasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru honorer.
“Alokasi belanja modal sektor pendidikan yang hanya mencapai Rp5,1 miliar ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru honorer,” ujarnya.
