Pasuruan, BintangPatra.com – DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Rabu (11/11/2026).
Salah satu poin penting dalam persetujuan tersebut adalah rencana penambahan penyertaan modal kepada empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan batas maksimal mencapai Rp368,5 miliar.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan itu dipimpin Ketua DPRD Samsul Hidayat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, Sekretaris Daerah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Dua Raperda yang disetujui bersama meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal BUMD.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, persetujuan dua Raperda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif dalam menghasilkan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel.
“Rapat paripurna ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Samsul.
Dalam laporan Bapemperda, juru bicara H Sugianto menjelaskan, perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia menyebut terdapat 13 poin utama dalam perubahan regulasi tersebut. Di antaranya penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertingkat, termasuk pemberian diskon khusus bagi sektor pertanian dan peternakan.
Kebijakan itu diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengatur pembebasan retribusi kebersihan bagi fasilitas umum, rumah ibadah, dan jalan raya agar tidak membebani masyarakat.
“Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memenuhi syarat formil maupun material,” kata Sugianto.
Dia menambahkan, pembahasan Raperda telah melalui proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga evaluasi akhir Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menyampaikan laporan pembahasan Raperda penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD.
Berdasarkan laporan tersebut, total modal riil yang telah disetorkan pemerintah daerah kepada BUMD hingga tahun anggaran 2025 mencapai Rp101.548.438.206.
Adapun batas maksimal tambahan penyertaan modal yang disepakati untuk empat BUMD yakni:
- – PT BPR Jatim sebesar Rp2 miliar.
- – PT BPR Mina Mandiri sebesar Rp8 miliar.
- – Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebesar Rp236.048.000.796.
- – PT Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp122.489.390.722.
Dengan demikian, total rencana tambahan penyertaan modal untuk empat BUMD tersebut mencapai Rp368.537.391.518.
Namun, pencairan dana tidak akan dilakukan sekaligus. Pansus II meminta pemerintah daerah menyesuaikan realisasi penyertaan modal dengan kemampuan APBD, hasil audit kesehatan BUMD, serta kajian investasi independen.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap dividen dan pendapatan asli daerah.
Persetujuan dua Raperda itu kemudian ditandai dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 serta naskah persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan kepala daerah.
Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo menegaskan, pemerintah daerah akan menyalurkan penyertaan modal secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kinerja masing-masing BUMD.
“Kami di pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyalurkan dana penyertaan modal secara bertahap dengan senantiasa mencermati kapasitas keuangan daerah dan kinerja BUMD,” ujar Rusdi.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus II dan Bapemperda, yang telah menyelesaikan pembahasan kedua Raperda tersebut.
Menurutnya, seluruh catatan kritis dan rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.
Rusdi menegaskan, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tidak membebani masyarakat.
“Semoga setiap kebijakan yang kita tetapkan bersama mampu mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.
