Pasuruan, BintangPatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Jumat (29/5/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Pasuruan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Opini WTP bukan hanya penghargaan administratif, tetapi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” kata Samsul.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Yang terpenting, manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengaku bersyukur atas kembali diraihnya opini WTP oleh Pemkab Pasuruan.
“Syukur alhamdulillah karena 13 kali berturut-turut Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP,” ungkapnya.
Menurut Rusdi, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Semoga raihan ini menjadi semangat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk terus menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
