Probolinggo, BintangPatra.com – Penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Probolinggo menuai kritik. Aktivis lingkungan menilai respons organisasi perangkat daerah (OPD) lamban dan tidak terkoordinasi, sehingga memperburuk dampak bencana.
Pegiat lingkungan Zainal Arifin menyebut pemerintah daerah gagal menunjukkan kesiapsiagaan menghadapi bencana ekologis. Menurutnya, lemahnya respons OPD berpotensi mengancam keselamatan warga.
“Ini bentuk inkompetensi pemerintahan. Harus ada evaluasi serius agar korban tidak terus berjatuhan akibat lemahnya kinerja OPD,” kata Zainal, pegiat Ranger Hutan SAE PATENANG Probolinggo. Kamis (22/1/2026).
Hal senada disampaikan Pembina Ranger Hutan SAE PATENANG, Sarful Anam. Ia menilai gerak cepat kepala daerah tidak diimbangi kinerja OPD di bawahnya. Sarful menyoroti kasus tewasnya remaja 17 tahun akibat jembatan ambruk diterjang banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Sabtu (17/1/2025).
“Pasca kejadian, belum ada OPD maupun pihak kecamatan yang datang sekadar menyapa keluarga korban,” ujarnya.
Sarful juga menyinggung kabar perayaan ulang tahun salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo di tengah bencana, yang dinilai mencederai rasa empati publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, memastikan pemerintah daerah telah melakukan asesmen di lokasi jembatan ambruk.
“Sudah dilakukan asesmen. Langkah berikutnya pembersihan puing untuk pembangunan jembatan darurat,” kata Ugas melalui pesan WhatsApp.(red)
