BANYUWANGI, BintangPatra.com – UU Cipta Kerja menjadi sumber perlindungan bagi para buruh yang mengatur hak kewajiban bagi perusahaan dan karyawan.
Salah satu yang menjadi fokus utama dalam UU Cipta Kerja adalah pengupahan yang tertera dalam aturan turunan UU Cipta kerja yaitu Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021.
Aturan-aturan mengenai upah tersebut ditujukan demi untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, karyawan berhak mendapatkan uang tambahan diluar gaji pokok dan tunjangan dimana Uang tambahan karyawan tersebut masuk ke dalam kategori non upah atau di luar gaji dan tunjangan.
Uang tambahan non upah yang dimaksud yakni uang bonus, pengganti, insentif fasilitas, uang servis dan tunjangan hari raya keagamaan.
Uang bonus merupakan hak karyawan yang wajib diberikan saat perusahaan mendapatkan keuntungan lebih, nominalnya tentu diatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan dengan perusahaan.
Selain itu, uang pengganti harus diberikan saat perusahaan belum mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan sebagai penunjang tugas dan pekerjaannya. Besaran Nominalnya tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.
Untuk uang servis diberikan pada usaha-usaha tertentu saja, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa seperti restoran dan hotel. Hal tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa uang servis adalah uang tarif tambahan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan.
