Pasuruan, BintangPatra.com – Audiensi terbuka antara Kelompok Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan berlangsung aman dan kondusif di halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/25).
Kegiatan ini diikuti 62 mahasiswa dari berbagai organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyampaikan apresiasi atas jalannya audiensi. “Kami bersyukur kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus didengar bersama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan daerah. Ketua GMNI Pasuruan, Dandy Aulia Rahman, menekankan komitmen menjaga aksi damai serta menyoroti lemahnya layanan BPJS dibanding pelayanan umum.
Ketua PMII Pasuruan, Ainur Rofiq, menilai mahasiswa kerap diabaikan dalam pembahasan kebijakan. Ia menuntut pemerintah menuntaskan krisis air di Kecamatan Lumbang serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.
Dari HMI, Fatkhurohim menyoroti maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan. Ia meminta pemerintah segera menutup tambang ilegal dan meninjau ulang tata ruang wilayah agar lebih berpihak pada pendidikan dan lapangan kerja.
Ketua IMM Pasuruan, Arif Yanuar, mengangkat isu lingkungan dan narkoba. Menurutnya, masih banyak desa tanpa sistem pengelolaan sampah yang memadai, sementara peredaran narkoba perlu ditekan dengan program rehabilitasi berbasis desa.
Isu kekerasan seksual juga disampaikan. Perwakilan PMII, Azizah, mengungkap adanya 30 kasus dalam tiga bulan pertama 2025. Ia mendesak pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang melibatkan mahasiswa serta tokoh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutedjo menegaskan komitmen pemerintah mengatasi kekeringan di Lumbang dengan alokasi anggaran Rp60–80 miliar. Ia juga memastikan seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan akan beroperasi 24 jam mulai tahun depan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, menambahkan, “Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tupoksi, baik di lingkup kabupaten maupun nasional.”
Audiensi ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan DPRD untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan.
